Search and Hit Enter

ESAI : Ulasan Buku Musdah Mulia (Bagian Pertama)

Perbincangan Buku: Muslimah Reformis
DARI PERSOALAN KELUARGA SAMPAI AGENDA PERUBAHAN POLITIK HUKUM

Oleh : M. HUSNU ABADI

BAGIAN PERTAMA

Buku Muslimah Reformis ini, yang merupakan karya Prof. Dr. Musdah Mulia, memiliki 865 halaman, terdiri dari  17 bab, yang berasal  penyampaian makalah pada  berbagai  kesempatan, sehingga adalah suatu yang tak terhindarkan bila terdapat sub bahasan atas satu masalah, akan bisa kita baca kembali pada bahasan di bab lainnya.

Buku ini, menurut kesan saya, memang dipersembahkan bagi pembelaan atas nasib kaum perempuan, di negeri ini, yang selalu bernasib malang, bila dibandingkan dengan kedudukan laki-laki. Nasib malang tersebut antara lain karena adanya penafsiran atas agama yang bias laki-laki dan itu seolah-olah akan berkekalan sepanjang zaman dan tidak akan terbarukan. Globalisasi yang terjadi, yang mengakibatkan arus deras kekuatan kapital (MNC, multinational corporation) yang masuk ke semua penjuru angin, khususnya negeri-negeri yang lemah pemerintahannya.  Di pihak lain, ketika gelombang isu hak asasi manusia menerpa semua penjuru negeri, termasuk Indonesia, banyak pemerintahan yang belum berubah, berubah ke paradigma baru, bahwasanya  perlindungan, pemajuan,  penegakan dan pemenuhan hak azasi manusia merupakan kewajiban negara, terutama  pemerintah. (Pasal 28I (4) UUD 45) Di sana sini, pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) merupakan hak-hak yang selalu menantang setiap rezim penguasa, dan memerlukan komitmen yang kuat dan konsisten.

Penulis buku ini, sangat  tepat menempatkan masalah pendidikan sebagai pembuka. Hambatan yang dihadapi kaum perempuan dan bangsa ini secara keseluruhan, untuk mencapai kemajuan, bertumpu pada pembangunan sumber daya manusia. Para pembaharu  wanita Indonesia pun telah menggelorakan hal ini, Kartini, Rahmah El Yunusiyah, Dewi  Sartika, melemparkan gagasan dan aksi nyata. Kungkungan adat dan penafsiran yang statis atas teks-teks agama,  merupakan tantangan yang tidak ringan. Namun, bila dibandingkan dengan Pakistan, misalnya, yang masih terdapat sebuah suku di lembah Swat  (Pashtun)  dengan tafsir bahwa wanita tempatnya hanya di rumah, dan bukan di luar rumah, sehingga mereka yang berani bersekolah, harus dihadapi dengan kekerasan. Kasus ditembaknya Malala Yousaf Zai (9 Oktober 2012), yang kekeh dan kokoh tekadnya, untuk mengajak  kawan-kawan prempuannya tetap bersekolah dan melawan hegemoni kaum agama yang kolot dan ekstrem, Taliban (Malala: 2014; 213).  Indonesia memang bukan Pakistan, dan karenanya problema pendidikan perempuan, bukanlah karena adanya paham yang ekstrtem dan radikal macam Taliban.

Apa yang diuraikan oleh penulis buku (MM), yang mengkritik metode dan kurikulum  pendidikan di Indonesia, pendidikan pesantren yang sarat  hafalan, pendidikan di perguruan tinggi agama bahkan PT umumnya, merupakan kritik yang berketerusan. Apakah tidak ada kemajuan yang berarti selama ini? Saya mencatat bahwa capaian yang ada, tidak cukup banyak  diuraikan dalam buku ini. Pembaharuan pemikiran Islam, bagaimanapun selalu tak lepas dari kampus IAIN/UIN Jakarta, seperti Nurcholish Madjid, Harun Nasution dan kini termasuklah penulis buku ini (MM). Isu kesetaraan jender, memang telah menjadi isu umum, terlebih karena banyak UU yang mengadopsi berbagai konvensi dan kovenan international. Namun bagi MM hal ini belum selesai, karena banyak tafsir agama yang perlu dilakukan reinterpretasi,  termasuklah dalam hal hukum keluarga (perkawinan). Seperti diakui MM, bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  merupakan pembaharuan atas semua norma perkawinan yang berlaku selama ini, seperti asas perkawinan dan keharusan  pencatatan perkawinan. Bagi yang membaca sejarah, penentangan umat Islam atas RUU yang menawarkan asas monogami, diwarnai oleh demonstrasi berhari-hari. Terjadilah:  win-win solution, asas monogami diterima tetapi dengan syarat yang ketat, poligami dibolehkan. Lewat buku ini,  MM mengusulkan agar UU ini kembali ke khittah awal: monogami dan poligami dilarang ! Sebuah gagasan yang berani dan radikal, sambil merujuk beberapa negara Islam yang menerapkan prinsip ini seperti Tunisia, Turki dan dalam kelonggaran tertentu: Mesir, Syria, Maroko. (Musdah: 2020; 162).

Menurut hemat saya, hukum bagaimanapun merupakan produk politik, produk interaksi dari pergulatan  kekuatan politik yang ada.  Hukum merupakan  pilihan politik dari kekuatan politik yang ada. Pilihan politik itu boleh jadi merupakan hasil dari musyawarah, hasil dari take and give, hasil dari negoisasi, hasil dari tukar tambah, hasil dari tawar menawar, diantara kekuatan politik yang ada. Seperti yang diakui oleh MM, bahwa penegakan hukum pencatatan perkawinan serta penegakan hukum prosedur perkawinan poligami, terlalu banyak disimpangi, dilanggar dan tidak dipatuhi. Uraian tentang hal ini nampaknya tak banyak terbaca dalam teks buku. Hemat saya, memang terdapat pada kelemahan perumusannya bilamana ketentuan dalam UU itu tidak ditaati. Tidak ada hukum acara yang memadai serta sanksi hukumnya (pidana, adminsitrasi, denda) bilamana terdapat perkawinan yang tidak dicatat (termasuk poligami). Demikian juga tiadanya aparat pengawasan atas ketaatan pada UU ini. Untuk hal ini, saya perlu memberi catatan, tentang perlunya aparat pengawasan atas pemberlakuan UU ini, seperti yang dianut oleh UU No. 11 Tahun 2006 yang meresmikan berdirinya unit polisi Wilayatul Hishbah, sebagai bagian dari  Satuan Polisi Pamong Praja ( Pasal 244 (2) UU No. 11/2006).

Gagasan dan konsep Counter Legal Draft (CLD) yang diusung oleh MM dan kawan-kawan, bagaimanapun merupakan ius constituendemum (hukum yang dicita-citakan)  untuk melakukan perubahan atas Kompilasai Hukum Islam (KHI) , serta UU No. 1 Tahun 1974. Saya menilai bahwa dasar pemikiran dan argumentasi yang dibangunnya  cukup kuat dan mencerminkan gagasan dasarnya yaitu persamaan. Walaupun demikian, seperti umumnya undangt-undang (hukum) akan selalu terjadi tarik menarik kepentingan dan tarik menarik paham/keyakinan dari kekuatan yang ada dalam masyarakat. Gagasan yang sebaik apapun, akan mengalami proses legislasi, proses musyawarah, proses tekan menekan, proses tawar menawar, proses take and give . Hukum, seperti dikatakan oleh KC Wheare, merupakan resultante dari semua pemikiran, ideologi, kepentingan dari berbagai golongan atau aliran  politik yang ada.

Gagasan tentang saksi, wali bagi perempuan, batas minimal perkawinan, mahar perkawinan, dan lain-lain akan diputuskan oleh forum politik, yaitu DPR,  Hal ini mengandung arti akan mengundang partisipasi publik, yang tentu saja akan terbuka baik dari mereka  yang pro maupun kontra.

Pembicaraan yang berkenaan dengan demokrasi dan hak asasi manusia, termasuk yang banyak diperhatikan dalam buku Muslimah Reformis (Bab 5:  Mengapa Memilih Demokrasi, 49 h, Bab 6, 7, 8, dan 13 tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang   134  h).

Dipilihnya sistem demokrasi, oleh pemimpin bangsa ini  sebagai sistem politik Indonesia merdeka, ternyata membawa masalahnya sendiri, yaitu tidak serta  merta memberikan posisi yang setara pada kaum perempuan, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik. Kompetisi bebas seolah tak terhindarkan lagi, termasuk antara laki-laki dengan perempuan, di mana dalam banyak hal selalu menempatkan keunggulan pada laki-laki. Keadaan ini, kompetisi bebas ini,   sebetulnya akan memberikan dampak postitif bagi gagasan yang diusung dalam buku MR ini (kesetaraan, poligami, kemimpinan dalam Rumah Tangga, peranan Wali).Mengapa ? Karena dalam hal tertentu, tanggung jawab dan peranan wanita mau tak mau tamil ke ranah publik, walaupun teks-teks agama tetap  mempertanyakan hal itu.

Buku ini memang mencoba untuk mengungkapkan ketidak adilan lewat kacamata berbagai macam aturan seperti yang dirumuskan dalam berbagai  covenan:  penghapusan diskriminasi atas perempuan, penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Namun nampaknya perlu diingat bahwa dalam penegakan HAM, khususnya yang merupakan kewajiban negara, terdapat yang  menghendaki agar negara tidak ikut serta dan yang menghendaki negara harus aktif. Penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan pendidikan, pelayanan kesehatan, merupakan bidang-bidang yang menghendaki negara bekerja: merencanakan, membeayai, melaksanakan, mengarahkan, dan harus menciptakan out put yang dikehendaki. Kegagalan negara dalam memenuhi  HAM EKOSOb akan membuahkan berbagai masalah sosial ekonomi, terutama yang berekenan dengan nasib wanita seperti yang digambarkan oleh buku ini.  Kegagalan negara ?  Banyak pakar yang menilai bahwa negeri ini telah dikelola secara tidak sebenarnya,  menghamba pada kehendak negara penghutang, lemah dalam bernegoisasi, kekayaan alam yang sebenarnya dapat mensejahterakan rakyatnya, terpaksa dibawa keluar.

Dalam perjalanannya,  demokrasi  negeri ini, ternyata telah banyak dibajak oleh kaum kapital dimana kaum kapital yang telah dilahirkan oleh sebuah sistem yang korup, berhasil menyandera banyak kebijakan publik agar pro pada kepentingan kaum kapital.     Ishak Rafick, dalam trilogi bukunya: (1) Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia (Change, 2008); (2) BUMN Expose: Menguak Pengelolaan Aset Negara Senilai 2.000 Triliun Lebih (Change , 2010 ); (3)  Jalan Lintas Mencegah Revolusi Sosial (Change, 2014), telah memberikan uraian yang akurat berkenaan dengan pengelolaan negara berkaitan dengan kekayaan alamnya (Ishak Rafik: 2014;  201).  Apa implikasinya dengan yang dikeluh kesahkan oleh Buku MR? Bahwasanya pembeayaan untuk pemenuhan HAM EKOSOB dinilai cukup bila pengelola negara ini serius dan profesional dalam memenuhi amanatnya, serta bersikap membela kedaulatan dan nasib rakyat banyak,  tidak menghamba pada kehendak asing, mendahulukan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan asing (kasus penjualan gas yang lebih murah dibandingkan dengan harga domestik, pajak atas banyak perusahaan asing, prosentasi  royalti yang rasional dan patut).

Nasib wanita yang menjadi jongos di negeri orang, tak akan terjadi bila pembangunan di desa-desa dilakukan, dan  pembangunan di daerah dan desa-desa dapat dilakukan karena ditopang oleh pembeayaan yang cukup dan besar, karena sumber-sumber dananya telah diurus secara benar, tanpa penyimpangan. Wal hasil, menurut hemat saya, masih jauhnya pemenuhan, penghormatan, perlindungan HAM EKOSOB menyebabkan nasib wanita semakin terlunta-lunta. Di ranah domestik, menyebabkan banyak rumah tangga yang mengalami krisis ekonomi dan berdampak pada krisis rumah tangga: dan ujung-ujungnya membuat lagu sedih bagi kaum wanita dan anak-anak. Pantaslah seorang penyair Dr. Ahmad `Sastra (2020: 25),  menyatakan:

banyak anak negeri yang hanya menjadi babu di negeri orang/ mereka seringkali disiksa dan dianiaya/ jika negeri ini belum mampu memulangkan mereka/ memberi pekerjaan layak dan mensejahterakan/ jangan teriak merdeka !/ lebih baik diam dan berfikir/ malu kita/  

No Comments

Leave a Reply