Search and Hit Enter

DEKOLONISASI mental & pikiran (discourse)

Oleh: A. Santoso

Dulu, 1940an hingga 1970an, ada apa yang disebut “Hollands denken”. Penguasaan bahasa Belanda dijadikan tolok ukur intelegensia dan keterpelajaran. “Naar Holland” menjadi cita-cita elite mengisi waktu libur, bahkan meskipun  cuma sbg impian belaka. Seorang jenderal memasang judul “Naar Holland” utk sebuah bab dalam memoarnya. “CasCisCus Hollands spreken” menjadi ejekan bagi mereka oleh rakyat, juga oleh kalangan supernasionalis. Ujung-ujungnya stereotypes itu menjadi ejekan di kala suhu nasionalisme thn 50-60an marak hebat. Bahasa Belanda dan adat keBelanda2an menjadi stigma terhadap elite dan kelompok politik tertentu.

Menurut hemat saya, sesungguhnya tak ada yang salah banget untuk semua itu. Wajar jika snobisme elite, stigma dan ejek dan amarah rakyat memasang “Hollands denken” sebagai simbolik dari target mereka.

Bahasa penjajah adalah jendela yang membuka cakrawala pengetahuan dan budaya bagi rakyat terjajah. Bahasa Inggris membuka horison elite negeri terjajah seperti India, Myanmar dan Filipina. Celakanya, bahasa Belanda tidak berfungsi seluas seperti bahasa Inggris di koloni British-India, termasuk Birma, dan Filipina. Kecuali untuk segelintir priyayi macam R.A. Kartini dan beberapa priyayi Madura dan Banten. Jumlah sekolah dasar dan menengah yang terbuka bagi rakyat di Nusantara hingga akhir abad XIX cuma sebanyak beberapa kali jari Anda. Jumlah penduduk yang mengecap pendidikan di awal abad XX sekitar 6 prosen.

Diatas semua itu, Belanda sejak zaman Kumpeni VOC hingga zaman Ethis pada tiga dekade pertama abad XX tidak ingin dan tidak mengutamakan pengenalan dan pengetahuan bahasa mereka, bahasa Belanda. Padahal bahasa adalah bagian dan standar kebesaran bangsa dan peradaban. Bukan Glory (Kebesaran, Keagungan), pun bukan God (penyebaran agama), melainkan Gold (mengeruk kekayaan ekonomi) yang menjadi prioritas mutlak bagi VOC maupun kuasa kolonial Belanda. Tripple G, ketiga target imperialisme Barat itu, tidak berlaku bagi imperialisme Belanda: yang ada hanya satu setengah G.

Tragiknya (org bilang ‘ironis’nya, padahal ini lebih tragis ketimbang sekadar ironis), dekolonisatie mental dan pikiran kita belum melangkah jauh. Kini kita sekadar mengganti kosakata Belanda dengan Inggris ala Amerika lengkap dengan gaya lafal yang dibuat-buat seolah-olah agar keren dan tampak tergolong elite terpelajar. Bahkan Hollands denken tsb diatas kini melahirkan budaya Menteng pada generasi pasca ayah-ibu yang berbahasa Belanda. Menteng yang dulu di Jakarta adalah kawasan hunian kaum republiken terpelajar yang canggih berpolitik di masa perjuangan, kini bukan lagi petunjuk sosial geografis, melainkan petunjuk budaya sok elite, snobisme, mungkin juga simbol kemapanan kelas mapan, mulai dari yang pas-pasan, semi- atau tunas-tunas oligarkh masa kini, yang kita tahu pilihan politiknya di masa polarisasi kala Pilpres yang lalu.

Dekolonisasi mental plus pikiran, dengan kata lain, telah salah alamat, kalau bukan salah kaprah.

Apalagi bila warisan kolonial Belanda itu kita kaitkan dengan “kegagahan” Orde Baru menjadi penguasa kolonial di Timor Leste selama dua setengah dekade itu ternyata menjadi kegigihan untuk membela kegagahan kolonial. Membuka buku-buku dan koran-koran lama, bahkan seminar dan konperensi tentang Asia Afrika, saya tidak menjumpai ulah Orde Baru tsb sebagai kontradiksi prinsipil terhadap asas-asas Konperensi Asia Afrika 1955 yang pernah kita banggakan. Lagi lagi, kita bukan India, the first Third World colonial power, yang tak segan mengubah posisinya (terhadap jajahan Portugal Kepulauan Goa) dengan merekonstruksi pasca-kolonial secara damai dan bermartabat.

Nasionalisme kita terlampau berorientasi pada kuasa negara, bersifat teritorial alias berpatokan kedaulatan atas wilayah, bukan membangun sendi-sendi peradaban ke depan. Padahal proyek kedepan, proyek peradaban qua nation-state inilah yang seharusnya menjadi agenda dengan meninjau kembali dekolonisasi diskursus dan menata diskursus kedepan. Untuk itu beban-beban prinsipil warisan masa lalu, dari Genosida 1965 hingga kejahatan di Timor Leste, harus diungkap, diakui dan diselesaikan lebih dahulu.

No Comments

Leave a Reply