Search and Hit Enter

Sindiran Keras Korupsi dalam Novel Tetralogi Baru

Oleh: Viddy Daery, dimuat awal di tandabaca.co.id, 29 September 2019.

Hari-hari ini Indonesia sedang galau masalah korupsi. Baik masalah asap kebakaran hutan yang telah berusia 11 tahun, masalah direvisinya UU KPK dengan tujuan melemahkan kekuatan taji KPK, dan revisi UU KUHP dengan tujuan menghancurkan kekuatan rakyat kecil, semuanya berujung pada dilindunginya korupsi dan koruptornya.

Kebetulan, baru saja booming penayangan film “Bumi Manusia” di bioskop-bioskop yang bahkan mungkin di daerah tertentu masih terjadwal hari ini. Film yang berbasis pada novel tetralogi pulau Buru karya sastrawan besar Pramoedya Ananta Toer tersebut, disamping banyak dipuji karena mampu menarik jutaan penonton milenial untuk menonton film sejarah—sesuatu yang sangat langka—juga banyak menuai kritik, karena hanya memberi porsi besar kisah cinta remaja Minke dan Annelies Mellema, sedangkan kisah perjuangan Minke membebaskan penderitaan bangsanya dari kekejaman penjajahan, kurang diberi porsi besar.

Sebagaimana diketahui dari novelnya, setting kisah tersebut berlangsung ketika terjadi “ zaman perubahan” di seluruh penjuru dunia, dari zaman kuno yang nir-teknologi ke zaman baru dimana mulai diketemukan teknologi-teknologi baru mesin, antara lain mulai adanya mesin cetak stensil, kapal uap, trem, kereta api dan pabrik gula.

Tentunya semua itu dalam novel dan film BM masih terjadi pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia ( Hindia Belanda ) , tetapi adanya penemuan-penemuan itu mengakibatkan adanya gelombang besar perubahan politik penjajahan, yakni mulai dilaksanakannya “Politik Etis” atau politik balas budi, karena Negara Belanda merasa diselamatkan eksistensinya sebagai negara, karena “jasa” daerah-daerah jajahan yang “rela” dijajah dan diperas kekayaannya untuk kemewahan hidup Negara Belanda.

Mungkin politik etis itu menjadi sebab, mau tak mau, Belanda harus merubah gaya politiknya, sebab penemuan mesin cetak dan pendidikan, telah menyebabkan kecerdasan kaum pribumi meningkat tajam dan dengan demikian pasti menuntut persamaan hak sebagai sesama mahluk hidup.

Politik Etis atau Politik Balas Budi (Belanda: Ethische Politiek) adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan kaum pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Munculnya kaum Etis yang dipelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C.Th. van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang.

Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap bangsa bumiputera di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Politika Van Deventer yang meliputi:

1.Irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian.
2.Imigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi.
3.Edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan.

Nah, karena politik etis ini pula maka di Belanda, Partai Liberal mendapat nama besar karena memperjuangkan perbaikan nasib pribumi di negara-negara jajahan Belanda.

Nah, dalam novel Tetralogi Buru yang ke tiga, “Jejak Langkah” dikisahkan bahwa Minke hijrah ke Batavia dalam rangka melanjutkan sekolah dokter di STOVIA. Namun pada suatu kesempatan baik, dia diundang oleh wartawan koran de Lokomotief untuk ikut menyambut Ir. Van Kollewijn, Tokoh Partai Liberal Belanda sekaligus anggota “Tweede Kamer” yang dikisahkan sedang berkunjung ke Hindia Belanda. Pertemuan diadakan di gedung Societeit De Harmoni, daerah perbatasan KOTA dengan Weltevreden atau Gambir..

Dalam pertemuan itulah, tokoh Partai Liberal yang “sok suci” merasa banyak memperjuangkan kemajuan bangsa pribumi Hindia Belanda menjadi mati kutu dan keluar keringat ketika diserbu pertanyaan para wartawan, mengenai “apakah sudah setimpal, program yang diperjuangkan oleh Partai Liberal dengan penderitaan dan sumbangan Hindia Belanda kepada Negara Belanda ? “

Apalagi dikisahkan, wartawan De Lokomotief mampu menghitung secara matematis kerugian pribumi Hindia Belanda lewat harga nilai material kerja rodi, program tanam paksa, perampasan tebu petani untuk pabrik gula, serta banyak lagi perampokan kekayaan tambang minyak, emas dan batu bara yang dikeruk dan disetor ke Belanda selama ratusan tahun.

Tanpa harus menunggu Hanung Bramantyo memfilmkan sequel novel “Jejak Langkah” , perlu kiranya menghimbau para anggota DPR dan para aparat rezim ini untuk membaca novel “Jejak Langkah”, agar keputusan mereka melindungi korupsi di negerinya sendiri, difikir baik-baik.

Masak, para petinggi pribumi bisa lebih biadab ketimbang para anggota “Tweede Kamer” dari bangsa Belanda ? Beberapa demonstrasi besar yang dilakukan mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia akhir-akhir ini adalah untuk menghajar kebijakan perlindungan terhadap koruptor itu. Koruptor dalam bahasa Indonesianya adalah MALING. Nah, kenapa maling harus dilindungi ? Indonesia tentu tidak layak disebut Negara Maling !!!!

Oleh : Viddy Ad Daery *) penulis novel sejarah

No Comments

Leave a Reply