Search and Hit Enter

Rekonsiliasi Untuk Papua (1)

Oleh : Frans Maniagasi, September 12, 2019 di sinarharapan.net

Peristiwa pengepungan yang dilakukan oleh sekelompok anggota Ormas tertentu dan oknum beberapa anggota aparat keamanan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya ( 16/8/2019) yang bernada rasis (me) telah berbuntut panjang munculnya pukulan  balik terjadinya aksi demo oleh  masyarakat Papua di seluruh wilayah tanah Papua yang tak menerima ujaran kebencian itu. Reaksi sebagai akibat dari ucapan bernada rasis itu menorehkan terjadinya aksi demo di Jayapura, Ibukota Provinsi Papua yang terjadi pada tanggal 19 Agustus 2019 yang kemudian disertai dengan aksi-aksi perusakan dan pembakaran fasilitas pemerintah dan tempat-tempat  bisnis serta perdagangan di kota itu.Tragedi Jayapura yang memilukan itu mengguncang pemerintah dan aparat keamanan dari pusat dan daerah untuk mengambil langkah-langkah pengamanan karena bukan saja telah merusak dan melululantakan Jayapura tapi puncak dari aksi itu terjadi pula pengibaran Bintang Kejora lambang dari Papua merdeka.Untuk itu Pemerintah Pusat tidak tanggung- tanggung mengambil langkah pengamanan dengan mengutus dua pucuk pimpinan teras masing masing Panglima TNI dan Kapolri untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di seluruh Tanah Papua terutama di Jayapura sebagai basis pergerakan aksi demo sebelumnya di Manokwari, Sorong, Fakfak, Deiyai yang terakhir ini menimbulkan korban jiwa.Kini langkah-langkah penertiban keamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan yang langsung dipimpin oleh Panglima TNI dan Kapolri itu menurut juru bicara Pemerintah Menko Polhukam Wiranto bahwa keamanan di seluruh wilayah tanah Papua telah kondusif.Namun pertanyaanya kini adalah apakah dengan kondisi Papua yang telah kondusif itu telah menjadi jaminan bahwa tidak akan terjadi aksi-aksi serupa dijebak kemudian hari. Apakah dengan kondisi keamanan yang kondusif tersebut telah menyentuh akar masalah Papua. Jawabannya tentu tidak. Apalagi kalau kita ikuti seluruh dinamika reaksi masyarakat Papua atas ujaran yang kebencian yang bernada rasisme di Surabaya itu menurut pendapat saya tidak cukup hanya dengan penciptaan dan pemulihan keamanan dan ketertiban oleh aparat TNI dan POLRI. Karena selama 56 tahun ( 1 Mei 1963) penyatuan masyarakat dan tanah Papua dengan Negara Republik Indonesia kehidupan masyarakat Papua tidak hidup dalam kondisi yang “aman”.Artinya kehidupan mereka diintari oleh aksi- aksi kekerasan dilakukan oleh aparat keamanan atas nama negara terhadap kemanusiaan mereka. Simbolisasi dari perlakuan yang menurut masyarakat Papua bersifat diskriminatif bahkan disertai pelanggaran HAM mereka telah menimbulkan “memori kolektif” yang sangat sulit mereka lupakan.Oleh karena itu maka kebutuhan akan rekonsiliasi antara Negara dan masyarakat Papua lewat momentum pasca tragedi Jayapura ( 19/8/2019) ini patut untuk dilakukan.Rekonsiliasi menjadi kebutuhan dalam rangka memulihkan relasi antara negara dan warga bangsanya yaitu masyarakat Papua. Selama 74 tahun Indonesia merdeka masalah Papua tidak pernah kita selesaikan secara tuntas. Oleh karena itu hal ini menjadi “PR” bagi penyelenggara pemerintahan dalam hal ini Pemerintah Pusat melalui Presiden Joko Widodo dan seluruh jajaran terkait di kabinetnya harus sangat arif dengan momentum ini melihat sejarah kebangsaan kita untuk merajut kembali rekonsiliasi sekaligus mengupayakan solusi penyelesaian soal Papua  sehingga periuk kebangsaan kita tidak tumpah berantakan.Soal Papua dari sejarah kebangsaan Indonesia bukan persoalan baru, melainkan persoalan lama yang kembali memperoleh daya ledaknya tatkala terjadinya ujaran kebencian yang berbau rasis di Surabaya. Sehingga peristiwa Surabaya berupa ujaran kebencian bernada rasisme itu mesti menjadi momentum sebagai pelajaran untuk kita memahami seluruh persoalan bangsa khususnya soal Papua yang hingga 70 tahun lebih Indonesia berdaulat sebagai satu nation – state ini belum terselesaikan.Perdebatan dan polemik tentang Papua telah muncul sejak Indonesia dirancang di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)  dan kemudian sehari setelah Indonesia diproklamasikan 17 Agustus 1945 pada tanggal 18 Agustus terjadi perdebatan antara Soekarno, M.Yamin dan Soepomo dengan M.Hatta tentang apakah Papua mesti masuk dalam wilayah teritorial Indonesia. Akhir dari perdebatan itu sejarah mencatat Hatta kompromi sehingga Papua menjadi masuk dan menjadi bagian dari negara RI. Tapi dalam proses selanjutnya klimaks masalah Papua tidak tuntas diselesaikan pada saat Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 dimana kesepakatan antara Pemerintah RI dengan Kerajaan Belanda akan dibahas satu tahun setelah itu.Peristiwa gagalnya keputusan KMB sebagai starting point kisruhnya masalah Papua hingga dekade awal 1960an terutama saat saat wilayah ini akan mengayuh dengan Republik Indonesia. Berlarut-larutnya penyelesaian masalah Papua itu menimbulkan pula pergolakan oleh masyarakat Papua bagaikan bom waktu yang ditinggalkan karena tidak tuntasnya penyelesaian masalah Papua telah menciptakan monster yang menakutkan karena tindakan-tindakan aparat keamanan yang bertindak atas nama negara terhadap masyarakat Papua ketika mereka mempersoalkan hak-hak mereka dan melihat merasakan dan mengalami perlakuan perlakuan diskriminatif, ketidakadilan yang salah satunya tercermin dari ujaran-ujaran kebencian yang bernada rasisme telah menghujam mind set orang Papua bahwa apakah kita ini satu bangsa seperti yang seringkali dipidatokan dan dikorbankan oleh para petinggi di negara ini.Penulis,  Frans Maniagasi, Pengamat Masalah Papua. 


No Comments

Leave a Reply