Search and Hit Enter

Komite Buku Nasional Kecam Aksi Penyitaan Buku

islandforimagination.id, 05 Agustus 2019.

Komite Buku Nasional (KBN) mengecam aksi penyitaan buku-buku yang dilakukan kelompok masyarakat dan aparat kepolisian dan militer yang terjadi akhir-akhir ini. Melalui siaran pers ini, KBN yang berdiri sejak 2016, sebagai lembaga yang terdiri dari para pelaku industri perbukuan, mendesak kepada aparat hukum yang berwenang, untuk melakukan investigasi yang adil dan transparan atas sejumlah peristiwa tersebut, di antaranya tindakan penyitaan yang dilakukan sejumlah orang yang mengatasnamakan diri sebagai Brigade Muslim Indonesia yang melakukan razia di Toko Buku Gramedia di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 3 Agustus 2019.  Penyitaan juga dilakukan aparat polisi di Probolinggo kepada pegiat literasi di komunitas Vespa Literasi pada 27 Juli, dengan menyita buku berjudul Aidit Dua Wajah Dipa Nusantara yang diterbitkan oleh KPG Jakarta; Sukarno, Marxisme dan Leninisme: Akar Pemikirian Kiri dan Revolusi Indonesia yang diterbitkan Komunitas Bambu; Menempuh Jalan Rakyat, D.N Aidit yang diterbitkan oleh Yayasan Pembaharuan Jakarta; dan Sebuah Biografi Ringkas D.N Aiditoleh TB 4 Saudara. Razia lainnya juga berlangsung di sebuah toku buku di Padang, Sumatra Barat di mana aparat gabungan TNI, Polri dan Kejaksaan Negeri menyita enam eksemplar dari tiga buku yang disinyalir isinya mengandung paham komunisme dalam razia pada 8 Januari 2019. Dua pekan sebelumnya, tepatnya 26 Desember 2018, razia dilakukan Kodim 0809 Kediri yang menyita ratusan buku yang diduga berisi ajaran komunis.

Berangkat dari peristiwa-peristiwa ini, KBN mengharapkan supaya pemerintah menjalankan prosedur hukum yang adil dan sesuai dengan perundang-undangan yang ditetapkan. Penyitaan buku yang dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa melalui proses peradilan, merupakan tindakan yang melanggar kebebasan berpendapat yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Di antaranya UUD 45 Pasal 28E ayat 3 yaitu “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Juga ditetapkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat 2 berbunyi “Setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalu media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan nilai nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”  Selain itu Mahkamah Konstitusi juga sudah menetapkan prosedur yang harus dilakukan dalam pelarangan peredaran buku lewat Putusan Mahkamah Konstitusi pada 2010 yang mencabut Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Dalam putusan ini, MK menetapkan bahwa pelarangan buku harus melalui proses peradilan  disertai pelaporan dan pembuktian yang kuat.

Penyitaan buku yang dilakukan secara sewenang-wenang ini juga dinilai oleh KBN sebagai tindakan yang melanggar hak penerbit yang diakui dan ditetapkan secara internasional oleh International Publishers Association, di mana Indonesia merupakan anggota dari asosiasi ini. Sebagai anggota International Publishers Association, para penerbit di Indonesia “dijamin dan dibela haknya untuk mempublikasikan dan mendistribusikan karya-karya intelektual dan buah dari pemikiran, dengan kebebasan penuh, dengan ketentuan bahwa dengan melakukan itu mereka menghormati semua hak hukum yang melekat pada karya-karya ini di negara mereka sendiri dan secara internasional. Adalah tugas Asosiasi untuk menentang dengan gigih segala upaya atau ancaman untuk membatasi kebebasan itu”.

KBN sangat berharap, para aparat hukum dan terutama kelompok-kelompok masyarakat untuk tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menyuarakan pendapat atas produk-produk literasi yang telah diterbitkan oleh penerbit. Kritik dan perbedaan sudah seharusnya disampaikan mengikuti prosedur hukum yang sudah ditetapkan.

“Kami sangat berharap supaya segenap lapisan masyarakat mematuhi hukum yang berlaku, sekaligus menghargai buku sebagai produk intelektual yang sudah sepantasnya disikapi secara bijaksana dan bermartabat. Ketidaksetujuan atas isi sejumlah buku, seharusnya disampaikan dalam dialog yang mengedepankan logika hukum yang berlaku, dan bukan disampaikan dengan tindakan yang sewenang-wenang. KBN juga mengharapkan bahwa negara menjamin hak para penerbit yang tercantum dalam International Publishers Association di mana Freedom of expression is the basis for the creation of works of the mind; for publishers, it forms both the creative and economic foundation of their profession (kebebasan berekspresi adalah dasar untuk penciptaan karya-karya pikiran; sementara untuk penerbit, kebebasan itu membentuk landasan kreatif dan ekonomi dari profesi mereka),” demikian harapan dari Ketua Komite Buku Nasional, Laura Bangun Prinsloo. 

No Comments

Leave a Reply