Search and Hit Enter

Menegakkan Civility

Oleh: Todung Mulya Lubis.

Keberadaan politisi, intelektual dan ulama yang radikal dan berkhotbah dengan sangat keras menghantam pemerintah sudah semakin mengkhawatirkan. Narasi yang dipakai sering bernuansa perpecahan, narasi demokrasi yang keliru, narasi yang menolak keberagaman. Indonesia tak pernah jadi theocratic state walau Indonesia memberi tempat sangat terhormat pada agama. Piagam Jakarta yang semula dideklarasikan tetapi akhirnya dinyatakan hanya sebagai pedoman dan jiwa yang mendasari kehidupan berbangsa. Para pendiri negara tak ingin negara kesatuan Indonesia yang beragam ini pecah. Demokrasi sejatinya bukan soal jumlah semata. Dalam demokrasi yang sehat representasi kelompok minoritas selalu tersedia. Malah dalam banyak literatur ilmu politik dikatakan bahwa demokrasi yang dewasa ditentukan oleh sejauh mana perlakuan terhadap kelompok minoritas diberikan dan dijamin.

Kita semua mengakui dan menghormati ‘fredom of speech’ sebagai salah satu hak asasi manusia. Tak ada larangan untuk menyampaikan pendapat, lisan maupun tertulis, atau melalui ekspresi lainnya. Tetapi ketika ’freedom of speech’ itu dijadikan sebagai tameng untuk tujuan politik, misalnya, untuk mengubah eksistensi negara bhineka tunggal ika menjadi negara yang hanya milik segolongan orang, menerapkan sistem yang tidak inklusif, menafikan kemajemukan, maka ’freedom of speech’ yang seperti ini tak sejalan dengan tujuan hak asasi manusia itu sendiri. Bukankah hak asasi manusia memuliakan ’diversity’ dan ’inclusivity’? Sejalan dengan ini bisa dikemukakan bahwa demokrasi juga mengakomodasi perbedaan: jadi ’freedom of speech’ itu punya arena untuk dilaksanakan. Namun, semua itu, all freedom of speech and political expression, haruslah ’in compliance’ dengan tujuan mulia kita berbangsa bernegara: mendirikan Indonesia sebagai taman bagi berseminya semua pikiran, aliran, dan gagasan. Tak ada yang dikesampingkan. Tak ada yang disingkirkan. Di sini hukum berperan.

Aparat penegak hukum kita punya dasar hukum yang kuat untuk menindak siapapun yang bertindak melawan hukum, yang melakukan provokasi membantai pilar-pilar kebangsaan, keberagaman dan kesatuan. Tugasnya memang semakin berat karena gelombang media social yang seperti tanpa aturan main, tanpa hukum dan tanpa etika, telah dijadikan sebagai ajang untuk menyalurkan ‘hatred’ dan ‘insinuasi’ yang tak pernah terjadi sebelumnya. Kampanye yang panas dan emosional bukanlah barang baru tetapi kampanye yang memecah belah, kampanye yang menggoyahkan kesatuan kita sebagai bangsa, belum pernah terjadi sedahsyat sekarang. Apakah pemerintah gamang menghadapi semua ini? Bisa jadi. Pemerintah tak mau memikul beban salah dihadapan sejarah kalau negara yang kita cintai ini tercabik-cabik. Apakah pemerintah bersikap reaktif atau malah over-reaktif? Bisa jadi. Apakah sekarang ada sebuah ’new normal’? Bisa jadi. Apakah reaksi terhadap ’new normal’ harus juga extraordinary? Saya kira perangkat hukum dan aparat hukum kita punya dasar kuat untuk bertindak dan tak perlu takut. Jangan takut dituduh represif, karena yang dilakukan ada apa yang disebut sebagai ‘law enforcement’. When the survival and unity of the nation is at stake, being assertive and repressive is a must. We do not want to be blamed by history as if we failed to save the nation.

Pemilu kita kali ini memang sangat kompleks dan melelahkan. Di India, pemilunya dilakukan dalam 7 tahapan, itupun tetap diwarnai kesalahan. Kampanye disana juga sangat keras dan memecah belah. Malah ada konflik horisontal yang menelan korban manusia. Media sosial mengobarkan api dimana-mana, dan pemerintah menjadi repressive. Demokrasi harus dikelola dengan cara yang fair dan adil. Tetapi ’new normal’ membuat kita sepertinya berada dalam pertaruhan menyelamatkan peradaban demokrasi yang universal ini dari ancaman sectarianisme yang bakal menggerus equality, liberty and fraternity dalam bahasa yang kita kenal selama ini. Bagaimanapun, kita musti menegakkan kembali ’civility’.

No Comments

Leave a Reply