Search and Hit Enter

Kanon Sastra dan Politik Pembentukannya

Oleh: Saut Situmorang

Dimuat Jurnal Ruang, 29 Maret 2019 

 

Kanon Sastra: Quo Vadis (Ilustrasi: Yulia Saraswati)

Menurut Saut, Esha tidak mendefinisikan makna “kanon sastra”, ia cenderung hanya memaparkan hal-hal positif tentang Balai Pustaka, dan menafikan bahwa “kanon sastra” telah menjadi bahasan arus utama terutama lewat esai Saut Situmorang yang pernah membahas hal serupa.

Dalam sebuah esei berjudul “Kanon Sastra: Bagaimana Menjadi Indonesia” di Jurnal Ruang edisi 18 Desember 2018, Esha Tegar Putra menulis “saya menegaskan kembali bahwa “kanon sastra” telah hadir lama, sejak didirikan Balai Pustaka hingga penyelarasan sejarah kesusastraan Indonesia oleh peneliti dan akademisi.

Perhatikan bahwa dia menuliskan terminologi kanon sastra dalam tanda kutip yang bagi saya dengan sangat jelas menggambarkan apa sebenarnya pemahaman penulisnya tentang topik yang menjadi judul tulisannya tersebut.

Satu hal yang paling menyolok dalam esei Esha tersebut adalah bahwa dia tidak pernah sekali pun berusaha mendefinisikan arti dari terminologi yang dia pakai, yaitu kanon sastra. Makanya pembicaraannya atas topik yang sangat penting ini jadi tidak fokus dan ke mana-mana sekaligus menggeneralisasi segala hal sebagai politik kanon sastra! Makanya pula dia bisa menulis dengan tak merasa ada persoalan teoretis sama sekali bahwa “di ruang pembaca sastra umum, peneliti, akademisi, atau sastrawan, “sastra kanon” atau “karya sastra kanon” versi mereka barangkali dipengaruhi beragam pembacaan (hasil penelitian, karya pemenang sayembara, ataupun peraih kusala).”

Bagi Esha, keberadaan kanon sastra dan pembentukan kanon sastra tidak ada hubungan sama sekali dengan politik kepentingan, apa itu politik kepentingan sebuah pemerintahan kolonial yang ingin melanggengkan kekuasaannya, apa itu politik nasionalisme sebuah negara-bangsa yang baru merdeka yang ingin “mengisi kemerdekaannya” tersebut, apa itu politik kepentingan sekelompok pengarang yang ingin mendominasi produksi, distribusi dan konsumsi karya sastra serta penentuan selera sastra masyarakat.

Esha, misalnya, menulis tentang Balai Pustaka dan mengutip pendapat A. Teeuw tentang lembaga “Komisi Bacaan Rakyat” kolonial tersebut yang menganggapnya “sangat bermanfaat, di antaranya memberi ruang untuk bangsa Indonesia menghasilkan karya sendiri karena rakyat kemudian dapat membaca karya anak bangsa. Ia mempercepat perkembangan dunia karang-mengarang dan memperluas khazanah cerita rakyat yang hadir dari berbagai daerah. Termasuk dengan luasnya penyebaran buku-buku bacaan di berbagai daerah karena instruksi membangun pustaka di sekolah-sekolah dan penjualan buku-buku murah.”

Tapi Esha tidak menanggapi pendapat kolonialis A. Teeuw tersebut! Apakah Esha Tegar Putra menyetujui pendapat A. Teeuw ini atau tidak? Menurut saya, dia menyetujuinya, makanya dia tidak mempermasalahkannya.

Manfaat apa yang bisa didapat rakyat Indonesia dari sebuah lembaga bacaan ciptaan sebuah pemerintahan asing yang menjajahnya? Apalagi lembaga tersebut memiliki kebijakan sensor yang ironisnya Esha sendiri sebutkan namanya yaitu ““Nota Over de Volkslecturur” (1911) atau dikenal sebagai “Nota Rinkes”! Bukankah kehadiran Balai Pustaka cuma berfungsi mendikte bagaimana para pengarang saat itu menulis, terutama menulis tentang dirinya dengan tidak mempermasalahkan status diri mereka sebagai subjek yang sedang dijajah! Contoh klasik adalah bagaimana pengarang novel Sitti Nurbaja harus merevisi isi novelnya tersebut agar lulus sensor dan bisa diterbitkan, yaitu dengan mengubahnya menjadi karya yang menghujat budaya asli Indonesia sebagai kegelapan dan memuja pendidikan kolonial sebagai jalan pencerahan. Sangat mirip dengan politik penerbitan “surat-surat” yang konon merupakan tulisan seseorang bernama “R.A. Kartini”.

Walaupun Esha menyebut politik bahasa yang dilakukan Balai Pustaka, tapi dia kembali gagal atau tidak anggap penting untuk mengelaborasinya dalam konteks politik kanon sastra Balai Pustaka. Justru yang dia anggap penting untuk dibicarakan adalah soal “kandungan bacaaan yang sifatnya terlalu kedaerahan, salah satunya daerah Minang”! Bagi Esha, inti politik kanon sastra itu bukan politik bahasa “Melayu Tinggi vs Melayu Rendah/Pasaran” yang merupakan kebijakan resmi Balai Pustaka yang disebutkannya dalam eseinya itu!

Lagi, apa benar bahwa “pada periode tersebut orang-orang, termasuk redaksi Balai Pustaka yang terdiri dari kalangan bumiputera dan Belanda, memandang “Indonesia” melalui bahasa Melayu versi mereka” seperti asersi Esha? Bukankah tersirat di sini seolah-olah “redaksi Balai Pustaka yang terdiri dari kalangan bumiputera dan Belanda” itu memiliki kebebasan redaksional untuk memakai “bahasa Melayu versi mereka” padahal kebijakan resmi Balai Pustaka adalah pemakaian bahasa Melayu Tinggi seperti yang dipakai di kalangan bangsawan Riau makanya apa yang mereka sebut sebagai “bacaan liar” itu adalah karya-karya yang ditulis bukan dalam bahasa Melayu Tinggi Riau dimaksud.

Kemudian, apa relevansi polemik-polemik mengenai “Oestaz A. Masjuk”, “kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami (1956) karya A.A. Navis” dan “persoalan PRRI” dengan politik kanon sastra? Apakah polemik-polemik ini merupakan polemik berskala nasional yang melibatkan mayoritas penghuni dunia kang ouw Sastra Indonesia seperti pada peristiwa “Langit Makin Mendung”, misalnya? Kembali Esha Tegar Putra tidak memberikan penjelasan yang diharapkan.

Klimaks dari politik kanon sastra yang dilakukan Esha Tegar Putra atas politik kanon Sastra Indonesia adalah absennya sama sekali pembicaraan tentang hilangnya para pengarang Lekra dari sejarah Sastra Indonesia pasca-Kudeta Suharto 1965.

Tak sekali pun nama Pramoedya Ananta Toer disebutkan, apalagi nasib pengarang dan karyanya. Padahal Pramoedya Ananta Toer adalah novelis terbesar yang pernah dilahirkan Sastra Indonesia dan namanya berkali-kali dinominasikan untuk jadi Pemenang Hadiah Nobel Sastra!

Ada satu hal penting tentang kanon sastra dan politik pembentukannya yang sempat juga disinggung Esha walau kembali tidak dibicarakannya. Yaitu tentang politik periodisasi sejarah sastra.

Esha menulis:

“H.B. Jassin menganggap pembagian dilakukan A. Teeuw terhadap pengarang Pujangga Baru dan Balai Pustaka tidak bisa dipertahankan dalam kemurniannya. Hal ini dicontohkan dengan Sutan Tadir Alisjahbana, meskipun ia dulu merupakan pegawai dan pengarang Balai Pustaka, ia dimasukkan pada golongan Pujangga Baru karena ia memimpin (majalah) Pujangga Baru pada 1933. Begitu juga dengan Armijn Pane dan Sanusi Pane.”

Apa yang dimaksud H.B. Jassin dengan “kemurniannya” di atas? Apakah karena pernah jadi “pegawai dan pengarang Balai Pustaka” maka tidak tepat untuk juga memasukkan nama Sutan Tadir Alisjahbana sebagai “golongan Pujangga Baru”? Lantas apa kriteria penggolongan seorang sastrawan ke dalam “angkatan” sastra tertentu? Begitu pentingkah penggolongan ini dilakukan? Penting buat apa? Sayangnya, pertanyaan-pertanyaan penting yang sangat relevan dengan isu politik kanonisasi sastra ini tidak diajukan apalagi dibahas oleh Esha Tegar Putra padahal eseinya itu dia beri judul “Kanon Sastra: Bagaimana Menjadi Indonesia”.

Saya menduga semua ke-absen-an yang terdapat dalam eseinya itu bisa terjadi karena Esha tidak mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan kanon sastra dan politik pembentukannya.

Fakta bahwa dia tidak menganggap penting untuk berusaha memberikan pengertian umum atau definisi atas terminologi teori sastra yang penting ini di awal pembicaraannya agar pembacanya paham apa sebenarnya yang akan dibicarakannya dalam eseinya tersebut membuat kecurigaan saya ini mendasar.

Seperti yang sudah saya katakan di atas, makanya eseinya akhirnya jadi sebuah monolog yang tidak fokus dan ke mana-mana sekaligus menggeneralisasi segala hal sebagai politik kanon sastra. Makanya terjadilah ahistorisisme dalam pembeberannya atas sejarah Sastra Indonesia seperti absennya pembicaraan atas dua “polemik kebudayaan” yang sangat penting dalam sejarah politik kanon sastra di Indonesia, yaitu Polemik Kebudayaan di tahun 1930an yang melibatkan tokoh-tokoh penting saat itu seperti Sutan Takdir Alisjahbana, Sanusi Pane, Dr Poerbatjaraka, Dr Sutomo, Tjindarbumi, Adinegoro, Dr M Amir, dan Ki Hajar Dewantara dan Polemik Lekra-Manikebu di pertengahan tahun 1960an. Siapa yang bisa membantah betapa efek dari kedua polemik ini masih sangat kuat mempengaruhi politik pembentukan kanon sastra di Indonesia sampai hari ini! Bukankah sebuah ahistorisisme juga betapa Esha mengklaim pengarang Soeman Hs sebagai “pengarang Melayu Riau” hanya karena beliau tinggal di Riau padahal Soeman Hs beretnis Batak dan “Hs” itu adalah singkatan dari nama marganya, “Hasibuan”.

Klimaks dari ahistorisme Esha nampak pada absennya penyebutan nama “Saut Situmorang” dan eseinya yang khusus membicarakan tentang politik kanon sastra di Indonesia.

Esha menulis “[d]apat dikatakan dalam lintasan sejarah sastra Indonesia kita tidak mengenal, atau lebih tepatnya tidak mempergunakan istilah ‘kanon’, tapi pada prinsipnya proses kanonisasi sudah berlangsung lama”. Lantas, siapa yang pertama kali memperkenalkan terminologi tersebut ke dalam diskursus Sastra Indonesia hingga istilah “kanon sastra” menjadi sebuah istilah populer saat ini, bahkan negara pun memakainya sebagai topik pembicaraan dalam Kongres Kebudayaan 2018 yang Esha Tegar Putra sendiri hadiri sebagai salah satu pembicaranya?! Absennya penyebutan nama “Saut Situmorang” dan eseinya tentang politik kanon sastra di Indonesia tersebut adalah contoh politik kanon sastra yang, disadarinya atau tidak, justru dilakukan Esha Tegar Putra sendiri tanpa rasa ironi.

Saut Situmorang, penulis buku Politik Sastra (2009), bermukim di Yogyakarta.

 

JurnalRuang/SautSitumorang

No Comments

Leave a Reply